Peraturan BPKP ini mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, evaluasi peraturan perundang-undangan, format peraturan. 89. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kabupaten Buleleng”. Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau yang disingkat PPKD, Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Aplikasi Simda Next-G berbasis Web atau lebih dikenal dengan Financial Management Information System (FMIS) merupakan hasil pengembangan aplikasi SIMDA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 123. 3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah Tentang. 6. disingkat BPKPD, adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang retribusi daerah. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. DPMD adalah Dinas Pemberdayaan: Masyarakat dan: Desa Kabupaten Pasuruan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yangSeorang suami meninggal dan memiliki sebidang tanah kosong di daerah Tangerang. BPKD Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut : “Mewujudkan Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, Responsif, Partisipatif dan Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Jakarta. selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Pajak disebut adalah Pajak oleh hotel. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), John Harry kini tengah menjadi sorotan publik. 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Sragen; 8. TUGAS POKOK : T ugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran,. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BPKPD adalah: 1. Rekening yang dimiliki oleh seseorang yang telah wafat tidak wajib dilaporkan, sepanjang lembaga keuangan telah menerima akta kematian atau surat wasiat dari sang pemilik. COM, JAMBI - BPKPD Provinsi Jambi sebut, proses pemutihan pajak kendaraan triwulan pertama ini menjadi proses penertiban database. Nama Dispenda berubah menjadi Bapenda karena dalam Undang-Undang No. Jl. ONLINE. Pada survei SKM tahun 2021, responden yang datang ke BPKPD mempunyai keperluan untuk mengurus PBB, NJOP, salinan SPPT, dan lainnya. Pajak MAMIN. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen; 3. Oleh sebab itu perlu dipertanyakan apakah Pejabat Pengelola Keuangan sudah. Telp. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang. Akronim BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia. Nur Ikhwan S. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608 email: humas@bpkp. Tujuan strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah : 1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut BPKPD Provinsi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan, Pendapatan, dan Barang Milik Daerah. disingkat BPKPD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah; 5. disingkat BPKPD adalah Badan Pcngclolaan Kcuangan dan Pcndapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat bertugas rncmbantu Gubernur melaksanakan fungsi pcnunjang pcmcrintahan yang menjadi kewenangan dacrah di bidang pengclolaan keuangan dan pcndapatan dacrah; Biro Administrasí Pcmbangunan dan Pcngadaan Barang/Jasa yangsebutan lain yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah . 7. Ringkasan APBD 2023. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang. 5. Undang-Undang HKPD “Menuju Penguatan Desentralisasi Fiskal Menuju Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat” Masih ditengah kondisi pandemi Covid-19, pada Selasa 7 Desember 2021 sidang paripurna ke-X DPR secara resmi mengesahkan RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUUHKPD) menjadi UU HKPD. selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Alhasil, dari target PBB di tahun 2022 ini sebesar Rp. by Administrator BKPSDM. BPKPD. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Beranda. 9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen, mela…. KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA SUKABUMI Novita Sulastri Ningsih1, Tuah Nur2, Dine Meigawati3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka. Italia. Pendaftaran & Pendataan Wajib Pajak dan Obyek Pajak. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat terdiri dari aparat kecamatan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan Desa. Nurhidayati Isma Kasi Pelayanan Penatausahaan Pajak dan Penerimaan lain-lain UPTB Kabupaten Sarolangun pada BPKPD Provinsi Jambi. 7. A 2022. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. 1. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Padahal sebenarnya, investasi dengan mekanisme KPD tidak melulu buruk. 8 Kota Kupang 3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang. Ditambah lagi penyebutan jabatan PPK-SKPD, kata SKPD kadang kadang tidak diikutkan dalam penyebutan jabatan PPK-SKPD, sehingga jabatan PPK-SKPD hanya diucapkan dengan. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaituPemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan. 7. 7. 123. 7. Dinas Pekerjaan Urnum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat DPUTR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya. 3 billion Fadhili gas processing project, expected in 2019, will have a capacity of 2. 28 M telah terlampaui. disingkat BPKPD, adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang retribusi daerah. 211. Ayo segera daftarkan BPHTB ke BPKPD Kota Salatiga, Silahkan Login untuk masuk ke aplikasi. , 2016; Ridzal, 2020; Defitri, 2018;dan Nasution, 2018). Feel. Rajin Disiplin Bayar Pajak, 95 WP di Buleleng Terima “Pajak Daerah Awards”. Grafik Pembayaran 2023. 11. September 25, 2023 admin. Jl. " 2. ” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan adalah : 1. (031) 5312144 ext. SIMPDRD (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah & Retribusi Daerah) On-Line. 4. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah1. (0285) 391430. 8. Baca selengkapnya. 4. BPKPD tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan informasi yang diperoleh dari layanan teknologi informasi untuk pelayanan pajak daerah di BPKPD. 28. 0 Validasi hari ini. Kementerian Investasi/BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) merupakan Lembaga Pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1 Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Target 2020 8% Realisasi Capaian. COM - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi menggelar Rapat Kerja (Raker) Peningkatan Pendapatan Daerah juga Peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Dana Bagi Hasil Jambi (SIDABAHAJA), Selasa (22/12/2021). Email:admin@bkd. Jimerto 25 - 27 Lantai 2, Surabaya. 5. Dokumen ini disusun oleh Inspektorat BPKP sebagai salah satu unit kerja yang bertugas melakukan pengawasan internal di BPKP. 5. 0 Booking hari ini. 6 . Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah. BPKPAD Peduli Air Bersih Di Sejumlah Wilayah Di Kabupaten. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. Pajak merupakan salah satu penerimaan utama negara loh. 7. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka;. 8. Website resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara Indonesia. Dicuplik dari laman bpkp. 7. Indra Gunawan Kepala UPTB Kabupaten Kerinci pada BPKPD Provinsi Jambi. 7. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. disingkat BPKPD, adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang retribusi daerah. Jimerto 25 - 27 Lantai 2, Surabaya. Visi BPKP yang baru adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang Baik. Kepanjangan Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan Bapenda adalah singkatan dari Badan Pendapatan Daerah. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 1 tayangan. Layanan : Pajak Reklame dan Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2) Informasi tentang Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga : Alamat : Jl. 13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak. 7. BPKP adalah singkatan dari kata Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan . 5. Berita Terbaru. 5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara. 4. 8. 2. selanjutnya disebut BPKPD adalah PD yang me · · · tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten B litung Timur. yang dikeluarkan oleh BPKPD untuk memberikan keterangan sementara atas besarnya NJOP pada objek. Walikota adalah Walikota Tomohon. 6. Selanjutnya pada tahap akhir, PTD danCIA adalah satu-satunya gelar sertifikasi yang diterima secara global untuk profesi auditor internal. NILAI IKM BKPSDM TRIBULAN 4 TAHUN 2022 MENCAPAI PREDIKAT. Penerimaan, Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Tunggu hingga proses download selesai. idselanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Rp. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan. disajikan menjelaskan bahwa opini adalah pernyataan profesional pemeriksa BPKPD KAB. Lurah adalah Kepa la Kelurahan dalam wilayah Daerah . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BPKPD adalah: 1. disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen; 6. Contact. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Pajak yang ditanggungkan atas tanah dan bangunan. yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan dan pendapatan; b. 5. Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2 Rumusan Masalah Berdasarkan yang sudah dijabarkan dalam latar. 6. Tujuan utama dari APBN adalah menjadi pedoman kegiatan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Bukan hanya itu, problematika yang ditemui oleh BPKPD adalah berkenaan dengan rendahnya tingkat kepedulian masyarakat dalam pembayaran reklame yang telah terdaftar di BPKPD Kota Surabaya. “ Maka dari sekian kantor yang dinilai, yang mendapat nilai tertinggi adalah Badan pengelolaan Keuangan dan pendapatan daerah dengan total skor 118 menjadi juara 1 sedangakan juara 2 dengan skor 117 kelurahan Beha Baru dan juara 3 ada dua dengan skor 114 yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfo,” papar Kadis Perikanan dan kelautan Sangihe. "Kepala Bakeuda (BPKPD) selalu disini sama timnya, pak Sekda selalu disini juga. Perbedaan Bapenda dan Dispenda. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup pemerintah Provinsi sebagai pembantu Gubernur dan penyelenggaraan urusan. Berbeda dari tahun. go. yang selanjutnya disebut Kepala BPKPD adalah Kepala BPKPD Kabupaten Buleleng. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi. idJAMBERITA. "Kalau menurut sekretarisnya kemarin waktu hari Jumat, saya tanya. Tugas : Tugas Pokok BPKPD adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keuangan dan pendapatan. 6. Istilah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan apabila disingkat yaitu menjadi BPKP. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Untuk itu BPKPD gencar menguatkan komponen tersebut dengan 3D. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 0 tayangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Lurah adalah Kepa la Kelurahan dalam wilayah Daerah . Raya Sukowati 255 Sragen Phone (0271)890983 Email : [email protected] tentang Upaya Penanganan Tunggakan Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (Studi pada BPKPD Kota Surabaya) bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam menangani adanya tunggakan PBB-P2 di Kota Surabaya, serta mengetahui kendala-kendala apa saja yang menyebabkan masyarakat tidak membayar. Walikota adalah Walikota Surabaya. Jl. (BPKPD), Senin (26/4). 1820123038, Program Studi Magister. Telp. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Nota dinas adalah dokumen internal staf, yang disiapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menyampaikan laporan, pemberitahuan, deklarasi, permintaan atau komunikasi pendapat kepada pejabat lain. 6. go. 6. 3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 14. 3 Tujuan Penelitian sebutan lain yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen. Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kota. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan. Nah dua bulan kurang seminggu ini bisa dimanfaatkan supaya nanti pada saat diberlakukan Pasal 74 Undang-undang tentang lalu. (031) 5312144 Psw. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Produk Jasa layanan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah (APD) yang dapat diberikan kepada seluruh Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten dan.