pp no 38 tahun 2007. UU No. pp no 38 tahun 2007

 
 UU Nopp no 38 tahun 2007  23 Tahun 2002; UU No

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pendidikan Agama. Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPeraturan Pemerintah (PP) NO. Boalemo No. 1 Tahun 2000; Perda No. 83, TLN No. UU No. 2000. 1 Tahun 2004; UU No. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN. Perwakilan. Mengubah : UU No. § UU No 11 Th 2020 ttg Cipta Kerja § UU No 38 Th 2004 ttg Jalan § PP No 15 Th 2005 ttg Jalan Tol: PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 4761, LL SETNEG : 11. 2000 No. PMA No. 2006 No. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi hutan, dan inventarisasi hutan. PMA No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Mengubah : UU No. 41 Tahun 2007. 69, TLN No. Make data-driven decisions to drive reader engagement. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Peraturan Pemerintah No. 2007 No. PP No. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 ;21. Dokumen ini berisi tentang kriteria, klasifikasi, dan daftar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. 38 Tahun 2007 khususnya Bidang Kesehatan pada sub bidang 1, 3, 4, dan 6. Telah ditetapkan Perda Kota Tangerang No. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN. PP No 38 TAHUN 2007. Login; Tema. 90 Tahun 2007;15. pembagian urusan pemerintahan . 57. 23 Tahun 1992; UU No. 48, TLN No. home. 82. Departemen Pekerjaan Umum, 1997, MKJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia), No. Melaksanakan Amanat Peraturan : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 78, TLN No. Sementara Pasal 17, ayat (1) juga menyebutkan Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi DaerahBelum Tersedia. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. 2007 No. 38 Tahun. Belum Tersedia. 4705, LL SETNEG : 22 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi ManusiaABSTRAK: Dengan telah ditetapkannya Perda No. 4738, LL. 38 Tahun 2007; Permendagri No. - c. Judul. Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : . Administrasi dan Supervisi Pendidikan. 49 Tahun 2001; Permendagri No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINT. 38, LN. 38, LN. PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 2000. Judul. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 26 ayat (1), (3), dan (4) (terkait Perizinan Rumah Sakit). 2007 No. 11 hlm. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“UU 1/95”). METADATA PERATURAN. Kamis, 26 Agustus 2021 22:26:37 WIB Senin,. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. Sulut No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranPeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 3, LN. id: 4 hlm. 39, LN. Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2 Tahun 1993, UU No. 4705, LL SETNEG : 22 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi ManusiaPeraturan Pemerintah No. Subjek. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4628); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN. 32 Tahun 2004; UU No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU. id: 28 hlm. 25 Tahun 2009; UU No. Lampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutanan - 737 AA. dalam PP 38 tahun 2007 berada dalam konteks mernaik: • Perubahan Struktur Kementerian Kesehatan • UU SJSN dan BP SJSN yang masih alot • Surveilans tidak lagi di Pusdasure • Peningkatan APBN untuk kesehatan, melalui berbagai mekanisme:NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. U. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara. 25, LN. 95, TLN No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah. 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan UPTD Pelabuhan Sungai Jakabaring. 77, TLN No. Jakarta. PP No. Dasar hukum peraturan gubernur ini terdiri dari UU No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; PP No. 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah,. Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. 08 tahun 1974;2. METADATA PERATURAN. 6, LN. pdf File Size 66 KB File Type pdf (application/pdf) Dibuat Wednesday, 12 November 2014 Owner Super User AuthorNOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN NTIDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK NIDONESAI,. NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG. f. Peraturan Perundang-undangan. 4 Tahun 2007 . 55 Tahun 1998 (X) PP No. Bandung: File name PP_No. LN = Lembaran Negara. LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38 Tahun 2007 TANGGAL : 9 Juli 2007 A. 71 Tahun 2010; PP No. 10. 54, TLN No. 1 Tahun 2004; UU No. 2008 No. Download. 71 Tahun. 41 Tahun 2007; PP No. Download : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008. 32 Tahun 2004; UU No. 82, 2007 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) PERATURAN PEMERINTAH. Undang-undang No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan. go. Catatan : Dicabut oleh PP No. Permen ESDM No. Pun teknis dan panduan juga ada sebagai acuan serta pedoman. of 26. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh. 28 Tahun 2009, PP No. UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 38 Tahun 2007; PP No. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan. 23 Tahun. Bentuk. 5531, LL SETNEG : 44 HLM. 2008. 13 Tahun 1998; UU No. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2008 No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, untuk mendukung terlaksananya sistem pengawasan keamanan pangan produk segar pertanian di daerah dipandang perlu untuk membentuk UPTD yang akan menangani sistem pengawasan keamanan pangan produk segar pertanian. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2021 Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah MATERI POKOK. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. 2005/No. Mencabut : PP No. Tipe Dokumen. Text of PP No. 40. 83, TLN No. PP No. Tipe Dokumen. Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 1871M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Meputusan Presiden Nomor 20lP Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005; 4. 52 Tahun 2000; PP No. Tipe Dokumen. LN 2007 ( 82 ) : 20 hlm. 72 Tahun 2005; PP No. 2018. 2004, PP No. antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi,dan Peraturan Pemerintah No. a. id: 34 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Peraturan Pemerintah (PP) NO. 12 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah. 2007 No. 28 Tahun 1959; UU No. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun. 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Login;. PP No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan. Santoso, Esti, Diktat Rekayasa Lalu Lintas, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil, Unissula, Semarang. 364 Tahun 2003; PERMENKES No. Oleh Mahatma Chryshna. 17 Tahun 2003, UU No. 9. 82 Tahun 2001, PP No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. Keputusan Presiden Nomor 31/P tahun 2007; 5. 38, LN. ABSTRAK PERATURAN. Indonesia, Kabupaten Tegal. UU No. 39 Tahun 1992 (X) Inpres No. Kutai Barat No. 8 Tahun 1981; UU No. 11 Tahun 2006; Perda Kab. 24, TLN No. 4 tahun 1984; UU No. Kebijakan SUB SUB BIDANG 1. nomor 38 tahun 2007 . 8 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2005; UU No. 58 Tahun 2005; PP No. Indonesia, Pemerintah Pusat. 43 Tahun 1999, UU No. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN. Belum Tersedia. Pasal 18 ayat (6) dan pasal 18B UUD 1945; UU No. 38 Tahun 2007. 2007. UU No. 2003 No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan UPTD Pelabuhan Sungai dan Perwali No. 1 Tahun 2004; UU No. 4855, LL SETNEG : 10 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.